Connect with us

Elektoral

Baru Masuk Parlemen, PSI Sudah Ancam Gunakan Hak Interpelasi Kepada Anies

JARRAK.ID

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana mengancan akan menggunakan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan jika melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait penertiban pedagang kaki lima (PKL) dari trotoar.

Dia mengatakan Anies sama saja dengan menghina pengadilan jika tidak menjalankan putusan MA.

“Saya mungkin akan menggunakan hak interpelasi atau hak angket. Gubernur harus menjelaskan kebijakannya,” kata politisi PSI tersebut, Kamis, (05/09/2019).

Saat ini DPRD DKI periode 2019-2024 yang baru dilantik pada 26 Agustus masih membahas penyusunan rancangan peraturan tentang tata tertib DPRD.

Setelahnya barulah akan dibahas mengenai AKD menyangkut pembentukan fraksi, komisi, dan badan-badan.

“Ya, nanti setelah AKD selesai dibentuk, baru saya ajukan,” imbuhnya.

Syarat hak interpelasi, antara lain, diajukan minimal oleh 15 anggota DPRD dari dua fraksi. Guna memuluskan jalannya hak interpelasi, William menyatakan akan menggandeng fraksi lain. Kompatriot terdekat yang dianggap William selaku politikus PSI bisa digandeng ialah PDIP.

“Saya amati yang sudah kontra dengan kebijakan Pak Anies ini ialah PDIP. Kalau separuh saja anggota PDIP mendukung, sudah bisa karena mereka kan massanya besar dan syarat dua fraksi juga sudah cukup,” tandas anggota DPRD DKI termuda tersebut.

William mengancam mengajukan hak interpelasi berkaitan dengan pernyataan Anies yang tidak akan mundur dari sikapnya memberdayakan PKL sekalipun MA telah mencabut Pasal 25 ayat 1 Peraturan Daerah No 8/2007 tentang Ketertiban Umum.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer