Anies Semprot Pemkot Bekasi Soal Sampah: Jangan Gemar Menyumbar Masalah di Media

2 min read

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/Pic. Net

JAKARTA – JARRAK.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta Pemkot Bekasi untuk bisa menyelesaikan masalah sampah dengan baik-baik. Anies menyayangkan selama ini Pemkot Bekasi selalu menyumbar masalah sampah kepada media.

Anies mengatakan, Pemprov DKI telah melunasi segala kewajiban soal perjanjian persampahan dengan Pemkot Bekasi. Namun, kesalahpahaman yang terjadi antara Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi seharusnya diselesaikan dengan baik, tidak perlu ramai di media.

“Ini mau menyelesaikan baik-baik, dikomunikasikan atau mau ramai di media? Kalau mau diselesaikan baik, tiap pertemuan itu datang bawa datanya, jangan malah ramai di media,” kata Anies saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Minggu, (21/10/2018) dilansir Suara.com.

Anies menjelaskan pada 2018 pihaknya sudah menunaikan kewajiban sebesar Rp138 miliar dengan tambahan hutang 2017 senilai Rp 64 miliar. Namun, pada Februari 2018 Pemkot Bekasi meminta bantuan kemitraan kepada Pemprov DKI.

Adapun bantuan kemitraan yang baru saja diberikan oleh Pemkot Bekasi kepada Pemprov DKI pada 18 Oktober 2018 lalu meliputi, proyek pembangunan flyover Rawa Panjang senilai Rp188 miliar, proyek pembangunan flyover Cipendawa senilai Rp 372 miliar, pembangunan crossing Buaran senilai Rp 16 miliar, peningkatan fasilitas penerangan jalan umum Kota Bekasi senilai Rp 5 miliar.

Data perincian bantuan kemitraan sudah dimintai oleh Pemprov DKI sejak Mei 2018, namun baru pada 18 Oktober 2018 Pemkot Bekasi menyerahkan data itu. Anies pun menegaskan untuk menolak memberikan bantuan kemitraan yang berujung pada kemarahan Pemkot Bekasi.

Akhirnya, Pemkot Bekasi menghentikan puluhan truk pengangkut sampah milik DKI yang melintas Bekasi sebagai bentuk protes terhadap Pemprov DKI. Anies berharap agar Pemkot Bekasi bisa duduk bersama Pemprov DKI guna menyelesaikan permasalahan secara baik-baik.

“Saya harap kita bicarakan baik-baik antar lembaga pemerintahan. Bertemu, diskusikan. Perlu saya garis bawahi, dana yang diminta itu adalah dananya rakyat Dki Jakarta, bukan dananya gubernur,” pungkas Anies.