Connect with us

Daerah

Anies Lanjutkan Reklamasi, Nestapa bagi Nelayan Teluk Jakarta

JARRAK.ID

Published

on

Illustrasi (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan keluarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Sontak, keputusan tersebut ditentang banyak pihak.

Salah satunya, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. Mereka mengecam keras keputusan Anies tersebut. Karena itu, menurut mereka, keputusan anit terbitkan Pergub adalah kado pahit Lebaran tahun ini bagi nelayan Teluk Jakarta .

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora, menilai bahwa Anies hanya melakukan penyegelan bangunan di Pulau D hasil reklamasi. Meski demikian, Koalisi mengklaim Pergub 58 Tahun 2018 tersebut cacat hukum.

Nelson menjelaskan, Pergun dimaksud cacat hukum bila mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.

“Dalam Pasal 71 Perpres 54 Tahun 2008 tersebut secara jelas disebutkan bahwa Keppres 52 Tahun 1995 yang terkait dengan penataan ruang dinyatakan tidak berlaku lagi,” ujar Nelson dalam rilis resminya, Rabu (13/6/2018).

Dilasir dari suara.com, Nelson menjelaskan bahwa proyek reklamasi Teluk Jakarta masih menyisakan berbagai persoalan yang tak kunjung selesai. Seperti, tidak adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) kawasan maupun regional.

Kemudian, tidak adanya rencana zonasi (RZWP-3-K) dan rencana kawasan strategis, ketidakjelasan tentang lokasi pengambilan material pasir, hingga pembangunan rumah dan ruko di atas pulau reklamasi tanpa didahului IMB, bahkan tanpa sertifikat tanah.

Diketahui, kampanye strategis Anies-Sandiaga pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu mengatakan secara terbuka akan menghentikan reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta.

“Janji penghentian reklamasi tersebut merupakan poin nomor 6 dari 23 janji politik Anies-Sandiaga. Suatu utang yang harus dibayar kepada pemilihnya yang percaya bahwa janji tersebut akan terwujud. Namun, janji sepertinya tinggal janji saja,” tutup dia.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer