Connect with us

Bisnis

Anies Baswedan Siapkan Kebijakan Kejutan Soal Pengelolaan Pulau Reklamasi

JARRAK.ID

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Gubernur DKI Jakarta,  Anies Baswedan menegaskan bahwa posisi Pemprov DKI Jakarta dalam proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta, merupakan pihak yang berkedudukan sebagai Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan swasta. Kendati demikian, PKS yang disepakati sejak tahun 1997 lalu masih bisa diadensum.

“Dalam semua urusan di Jakarta, Pemprov itu sebagai regulator ya, dalam urusan reklamasi Pemprov itu jadi apa? Jadi pihak coba,” ujar Anies, Selasa, (25/06/2019).

Anies menegaskan, bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan sejumlah kebijakan kejutan terkait perubahan PKS dalam reklamasi Pantai Utara Jakarta. Namun Anies masih enggan membocorkan tentang kebijakan apa yang akan dilakukannya ke depan.

“Nah, itu saya tidak akan bicarakan strategi yang sekarang. Saya enggak bicarakan strategi, nanti kalau bicara strategi ingat seperti saya dulu membuat badan pelaksana reklamasi? Kan dikritik semuanya tuh,” lanjut Anies.

Pemprov DKI Jakarta sampai saat ini juga belum membahas soal retribusi kewajiban yang menjadi pengembang. Namun sebelum pembahasan tersebut, Anies menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta masih akan menyelesaikan tanggung jawab lainnya.

Salah satunya, terkait dengan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk bangunan di atas Pulau D atau Kawasan Pantai Maju yang Anies sebut sudah telanjur dibangun. Anies menekankan, diterbitkannya IMB sudah sesuai aturan hukum berlandaskan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 yang mencantumkan panduan rancang kota (PRK) atas Pulau C, D, dan E.

Menurut Anies, PRK tersebut menjadi landasan atas terbitnya hak pengelolaan lahan (HPL) untuk Pemprov DKI Jakarta dan hak guna bangunan (HGB) yang hingga saat ini masih dimiliki oleh pengembang PT Kapuk Naga Indah. HGB itulah yang menjadi acuan untuk diterbitkannya IMB.

Sebab, lanjut Anies, bangunan-bangunan tersebut tak melanggar PRK, tapi melanggar terkait perizinan. Sementara, ia sudah menyegel dan meminta kepada pengembang untuk membayar denda karena telah membangun tanpa menunggu terbitnya IMB.

Setelah pengembang membayar denda itu maka pengembang juga bisa mengajukan penerbitan IMB. Sehingga, dengan adanya HGB, menurut Anies, Pemprov DKI tidak bisa serta merta merobohkan bangunan-bangunan itu.

“Karena pelanggarannya adalah soal IMB, dan saya tidak membongkar gedung-gedung itu, bangunan itu sebagai ketaatan pada prinsip hukum tata ruang dan kepastian atas aturan,” kata Anies.

Cabut Pergub Warisan Ahok

Anies juga sudah mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang diterbitkan era pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Pasalnya, Anies meyakini bahwa Pergub tersebut tidak bisa membatalkan bangunan-bangunan yang sudah ada di Pulau Reklamasi.

“Jadi, ketika kemudian diterbitkan Pergub itu ada rujukannya. Menurut saya, yang mengerjakan ini semua cerdik, serius, dan itu semua dikerjakan dikebut sebelum saya mulai kerja. Ini yang bikin sebel,” papar Anies.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer