Connect with us

Daerah

Anies Baswedan Resmi Cabut Izin Reklamasi, Berikut Lima Fakta yang Wajib Diketahui

JARRAK.ID

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (D9c. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan resmi mencabut izin proyek reklamasi Teluk Jakarta. Selanjutnya Anies akan memperuntukkan reklamasi bagi kepentingan masyarakat. Keputusan tersebut diumumkan sendiri oleh Anies di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu sore, (26/09/2018).

Kendati demikian, setidaknya ada lima fakta penting dalam pencabutan izin reklamasi yang wajib anda tahu. Berikut ulasan selengkapnya.

Cabut 13 Izin Reklamasi

Gubernur Anies mencabut izin prinsip dan pelaksanaan 13 pulau. Pulau A, B, dan E yang dikelola oleh PT Kapuk Naga Indah, Pulau J dan K oleh PT Pembangunan Jaya Ancol. Sedangkan, Pulau L oleh dua pengembang, yaitu PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Manggala Krida Yudha.

Selain itu, Pulau M dikelola oleh pengembang PT Manggala Krida Yudha. Pulau O dan F oleh perusahaan PT Jakarta Propertindo. Pulau P dan Q oleh PT Kawasan Ekonomi Khusus Marunda Jakarta. Pulau H oleh pengembang PT Taman Harapan Indah. Terakhir, Pulau I oleh PT. Jaladri Kartika Eka Paksi.

Atas pencabutan izin tersebut, Anies sudah mengirim surat resmi kepada pencabutan persetujuan prinsip dan pembatalan surat perjanjian kerjasamanya kepada pihak pengembang.

Laksanakan Janji Kampanye

Dalam Pilkada DKI 2017 lalu, Anies bersama Sandiaga Uno akan menghentikan proyek reklamasi jika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Setelah terpilih, Anies-Sandi mulai berupaya untuk menghentikan mega proyek reklamasi Teluk Utara Jakarta.

Anies beralasan, proyek reklamasi mencemari lingkungan dan memiliki dampak negatif terhadap kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir Jakarta Utara.

Ambil Alih Pengelolaan Empat Pulau

Sementara itu, empat pulau yang sudah terbangun, yakni Pulau C dan D (PT. Kapuk Naga Indah), Pulau G (PT. Muara Wisesa Samudra), serta N (Pelindo II) akan diatur tata ruang dan pengelolaannya sejalan dengan kepentingan masyarakat.

Baca Juga:  BREAKING NEWS: Terduga Teroris Serang Polda Riau, Satu Ditembak Mati

Selain Pulau N, pemegang izin prinsip untuk 3 pulau lain tidak memenuhi kewajiban-kewajiban perizinan yang dipersyaratkan, contohnya desain dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Bagi bangunan yang sudah ada, harus diproses perijinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan merujuk pada Peraturan Daerah DKI Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Gubernur DKI Nomor 129 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan di Bidang Perizinan Bangunan dan penekanan pada pengenaan denda.

Siap Hadapi Gugatan Pengembang

Anies Baswedan juga siap menghadapi gugatan pengembang atas keputusannya mencabut 13 izin proyek reklamasi.

Pemerintah Pusat Setuju

Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Marco Kusumawijaya mengklaim bahwa penghentian proyek reklamasi sudah melalui persetujuan dari pemerintah pusat.

Menurut Marco, Anies sudah berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Bahkan, menurutnya, Siti menyampaikan jika kebijakan yang diambil Pemprov DKI sudah sejalan dengan keputusan pemerintah pusat.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer