Anies Baswedan Janji Audit Kepgub Penyerahan Lahan Warisan Djarot

2 min read

JAKARTA – JARRAK.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan berjanji akan mengaudit proses pembentukan Keputusan Gubernur Nomor 1323 Tahun 2017. Kepgub tersebut diteken Gubernur DKI sebelumnya, Djarot Saiful Hidayat. Kepgub 1323/2017 tersebut mengatur tentang penyerahan dan pelepasan hak atas tanah Jalan MHT seluas 541meter persegi di Pulomas, Jakarta Timur kepada Nurdin Tampubolon selaku pemilik PT Nurdin Tampubolon Farm (PT NTF).

Anies akan mengaudit Kepgub tersebut karena menerima desakan dari warga Kampung Baru Pulomas yang meminta agar Kepgub tersebut segera dicabut. Warga beralasan, penyerahan lahan tersebut mengakibatkan penutupan akses jalan yang dilakukan oleh warga.

“Saya menugaskan kepada inspektorat untuk melakukan audit proses atas pengambilan keputusan,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis (22/11/2018) malam.

Selain itu, Anies mengaku secara langsung sudah mendatangi warga Kampung Baru pada Rabu malam, (21/11/2018). Hal ini dibagikan Anies melalui akun Instagram pribadinya. Sebelum datang ke sana, sejumlah warga Kampung Baru pada Rabu (21/11/2018) siang melakukan aksi unjuk rasa di depan Balaikota DKI.

“Mendengar pengalaman warga terkait dengan penutupan jalan MHT atau gang yang sehari-hari digunakan oleh warga dari kampungnya ke bypass,” ujar Anies menceritakan alasan dirinya datang ke Kampung Baru pada malam hari tersebut.

Dari penjelasan warga itulah, Anies kemudian membuat kesimpulan perlu dilakukan audit terhadap Kepgub 1323/2017 tersebut. Menurut Anies, pengambilan sebuah keputusan oleh pemerintah seharusnya dilakukan atas pertimbangan berbagai hal, tidak hanya soal aspek legalitasnya semata.

“Membangun di Jakarta itu harus memikirkan kepentingan lebih luas daripada kepentingan korporasi,” ucap Anies.

Anies juga menegaskan, persoalan yang terjadi di Kampung Baru akan menjadi pembelajaran bagi Pemprov DKI Jakarta dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan warga ibu kota. Anies juga berharap tidak terjadi lagi keputusan dari pemerintah yang merugikan warga DKI Jakarta

“Pemprov ingin berpigak kepada keadilan, memberikan manfaat bagi semua,” tandas Anies.