Connect with us

Daerah

Aktivis Milenial Deklarasi Tolak Politik Identitas dan Pemimpin Pelaku Kejahatan HAM Masa Lalu

JARRAK.ID

Published

on

Koordinator Nasional (Koornas) Himpunan Aktivis Milenial (HAM) Indonesia saat memberikan sambutan dalam kegiatan Rembuk Nasional Aktivis Milenial di Gedung Teatrikal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Sabtu, (22/09/2018) (Doc. JARRAK)

YOGYAKARTA – JARRAK.ID – Himpunan Aktivis Milenial (HAM) Indonesia menggelar pertemuan dengan ratusan aktivis milenial yang mewakili berbagai daerah di Indonesia melalui Rembuk Nasional Aktivis Milenial di Gedung Teatrikal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, Sabtu, (22/09/2018).

Koordinator Nasional (Koornas) HAM Indonesia, Asep Irama bercerita HAM Indonesia muncul atas keresahan dirinya bersama aktivis milenial lainnya tentang situasi bangsa dan realitas politik mutaakhir yang berpotensi merusak masa depan demokrasi Indonesia.

Mirisnya kata Asep, kelompok milenial yang seharusnya menjadi pioner dan wadah pencerahan publik, justru terjebak dalam masifnya informasi hoaks dan fitnah, yang berpotensi merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Koordinator Nasional (Koornas) Himpunan Aktivis Milenial (HAM) Indonesia, Asep Irama saat membuka kegiatan Rembuk Nasional Aktivis Milenial (Doc. JARRAK)

Dalam situasi inilah, Asep melalui HAM Indonesia berusaha merevitalisasi peran dan tanggung jawab milenial dalam ikut serta dan ambil tempat untuk menyelesaikan masalah kebangsaan.

“Atas dasar itulah, bersama beberapa aktivis lainnya, HAM Indonesia resmi dideklarasikan, yang diproyeksikan sebagai wadah perjuangan sekaligus upaya membangun kesadaran bersama bahwa milenial punya peran dan tanggung jawab besar dalam memperbaiki persoalan kebangsaan,” kata Asep mengawali sambutannya di hadapan sekitar 700 peserta.

Asep juga menyinggung soal demografi pemilih milenial di Indonesia yang mencapai proporsi 40% dari total pemilih. Tentu saja, hal ini menurut Asep menjadi lahan empuk sejumlah elite kepentingan untuk mengantongi suara “pemilih tengah” itu dalam setiap kontestasi politik.

“Bahkan, kecenderungan aktivitas kalangan milenial yang serba digital justru dimanfaatkan sebagai senjata untuk saling menjatuhkan. Buktinya, ujaran kebencian dan SARA di media sosial banyak dilakukan oleh kalangan milenial.”

Baca Juga:  Pasca Jadi Tersangka, KPK Resmi Tahan Gubernur Aceh

“Kegaduhan di media sosial dipicu karena basis sosial politik netizen tidak dibarengi dengan pendidikan politik yang menyeluruh. Karena itu, Deklarasi Nasional dibentuk sebagai forum konsensus sejumlah perwakilan dan kantong komunitas milenial lintas disiplin untuk membangun partisipasi yang tidak sekadar ikut-ikutan, tetapi karena landasan ide yang jelas,” terang Asep.

Oleh karena itu, kegiatan pendidikan politik dan usaha berjejaring ini akan terus dilanjutkan di sejumlah provinsi di Indonesia.

“Secara politik, Rembuk Nasional ini dibentuk karena kecemasan atas menipisnya pendidikan politik kalangan milenial di Indonesia,” demikian Asep.

Usulkan Lima Poin Deklarasi

Sementara itu, Rembuk Nasional Aktivis Milenial menghasilkan lima rekomendasi sebagai bentuk partisipasi kalangan milenial jelang Pemilu 2019 yang dibacakan masing-masing. Pertama, menolak secara tegas politisasi kampus. Kedua, menolak pemimpin dengan rekam jejak kejahatan HAM masa lalu. Ketiga, mengawal partisipasi politik perempuan milenial. Keempat, menolak dengan tegas politik identitas dan politisasi agama. Kelima, menciptakan ruang publik virtual yang demokratis, santun, dan menyejukkan.

Koordinator Nasional (Koornas) Himpunan Aktivis Milenial (HAM) Indonesia, Asep Irama saat menerima lima poin rekomendasi dari deklarator (Doc. JARRAK)

Adapun poin-poin deklarasi dibacakan masing-masing delegator yang mewakili kantong-kantong milenial.

“Kampus adalah ruang akademik yang mesti bersih dari segala kepentingan politik praktis. Itulah sebabnya, kami menolak dan mengutuk keras ketika kampus menjadi intrumen politik kandidat tertentu dalam Pemilu 2019 mendatang. Kampus merupakan tempat suci yang haram hukumnya diseret dalam kepentingan politik sesaat,” tegas Faiz Rifki saat ikut memaparkan poin deklarasi.

Sekretaris Jenderal HAM Indonesia Muchlas Jaelani, yang juga jadi salah satu deklarator, mengatakan, pihaknya menolak calon pemimpin yang punya rekam jejak kejahatan HAM. Sebab, demokrasi substansinya adalah konstitusi. Dan isi konstitusi separuhnya adalah HAM. Dengan demikian, HAM adalah induk dari konstitusi.

Baca Juga:  Miris, Korban Gempa dan Tsunami Donggala Belum Terima Bantuan Pemerintah

“Apa yang kita dapat (dari penolakan pemimpin yang punya rekam jejak kejahatan HAM) HAM itu bukan nasi yang bisa dibeli. HAM itu adalah sesuatu yang given,” jelas Muchlas.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer