Akibat Ulah DPRD, Rp. 34 Milyar Dana Untuk Rakyat Padangsidimpuan Batal Digunakan

2 min read

Padangsidimpuan, Jarrak.id – Akibat ulah sejumlah dianggota DPRD yang tak mau menghadiri Rapat Banmus KUA PPAS Perumusan P-APBD 2020, belanja pembangunan untuk kemaslahatan ummat di kota Padangsidimpuan senilai Rp. 34 Milyar tidak dapat digunakan lagi.

Anggaran tersebut merupakan hasil Silpa ( sisa lebih penggunaan anggaran) yang nilainya cukup fantastis dalam membawa perubahan pembangunan di kota Padangsidimpuan.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidimpuan, Sulaiman Lubis, SE , Kamis ( 01/10) kepada wartawan menjelaskan, karena Rapat Banmus pembahasan P-APBD 2020 tidak dapat terlaksana , anggaran sebesar Rp. 34. Milyar jadi tidak dapat tersalurkan untuk belanja publik.

Bayangkan uang sebanyak itu, jika jadi dipergunakan maka peredaran uang di tempat kita akan tumbuh. Berbagai sektor jadi bergerak, pekerja banyak terserap dan ekonomi tumbuh, pembangunan fisik maupun ekonomi makin bertambah, tuturnya.

Menurutnya pihak eksekutif telah menyampaikan usulan KUA PPAS ke legislatif untuk dibahas bersama yang isinya berbagai program pembangunan dalam 3 bulan ke depan. Namun karena rapat Banmus tidak kuorum, maka pembahasan P-APBD 2020 tidak dapat dilaksanakan.

Sulaiman mengaku tidak tahu apa alasan pihak DPRD tidak memenuhi kuorum rapat Banmus dimaksud, ” saya tidak tahu apa alasannya, yang pasti untuk pembahasan tersebut posisi kami (eksekutif) adalah undangan.

Saat disinggung ada segelintir isu beberapa anggota DPRD tidak mau hadir dalam setiap rapat -rapat pembahasan di DPRD dikarenakan pertanggungjawaban APBD 2019 ditolak, sehingga DPRD tidak bisa melanjutkan pembahasan Ranperda P-APBD 2020 karena tahapannya begitu.
Leman mengatakan, pertanggungjawaban APBD 2019 bukan ditolak oleh Gubernur selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Yang ada adalah kalimat belum dapat diterima karena pembahasan tersebut tidak kuorum 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang ada. Saat pembahasan, kata Leman, sebenarnya sudah terpenuhi kuorum 2/3 yakni sudah terdapat 20 anggota DPRD yang setuju, namun dalam waktu berdekatan salah seorang diantaranya meninggal dunia yakni almarhum Mukthar Sobri dari PKS.

Sehingga pihak gubernur belum dapat menerima laporan pertanggungjawaban tersebut.

Persoalan ini terus kita koordinasikan kepada pemerintah provinsi dan selalu tetap tunduk kepada regulasi-regulasi yang ada. Dari sekian koordinasi yang dilakukan melalui surat-surat resmi walikota Padangsidimpuan, Sulaiman menunjukkan surat terakhir bernomor 188.34/4147 tertanggal 14 September 2020, prihal Permohonan Pengesahan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019.

Dalam surat tersebut, walikota menjelaskan salah satu payung hukum solusi atas tidak tercapainya kesepakatan bersama antara DPRD dan Walikota Padangsidimpuan dalam mengambil keputusan Perda (peraturan daerah) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Walikota memaparkan bahwa dalam pasal 323 ayat (1) U.U. No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa, apabila dalam waktu 1(satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari kepala daerah , DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap Ranperda tersebut, maka kepala daerah menyusun dan menetapkan Perkada (peraturan kepala daerah) tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Pada ayat ke 2 (dua) Ranperda ditetapkan setelah mendapatkan pengesahan dari gubernur selaku wakil pemerintah pusat.

Jadi, saat ini kita masih menantikan pengesahan gubernur, dan berharap semua berjalan sesuai peraturan yang ada, tegas Kaban Keuangan Daerah.  (Ali Imran&Hadiansyah)

Editor: GR