Connect with us

Elektoral

Akibat Loloskan Partainya Yusril, Ketua Bawaslu Dilaporkan ke DKPP

JARRAK.ID

Published

on

Ketua Bawaslu RI, Abhan Misbah (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Abhan Misbah resmi dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas perkara gugatan karena telah meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilu 2019.

Atas kebijakan dan keputusan ini, Abhan dituduh melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan melakukan sesuatu di luar kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan lembaga pengawas pemilu.

“Saya sebagai warga negara, membuat pelaporan ke DKPP, terkait pemberitaan yang jadi bukti kami atas pemberitaan Ketua Umum PBB meminta ketua PBNU menelepon ketua Bawaslu untuk minta tolong dimenangkan ajudikasi di Bawaslu saat itu,” kata pelapor, Khadafi Badjerey di kantor Bawaslu, Jakarta, Senin, (21/05/2018).

Sebagai data dan bukti tambahan, Khadafi menyebut, pemberitaan soal pernyataan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra dalam Mukernas pada 4 Mei 2018. Menurut dia, saat itu Yusril menyatakan meminta bantuan Ketua Umum PBNU, Said Aqil agar menelepon Ketua Bawaslu, Abhan. Tujuannya, agar meloloskan PBB sebagai peserta Pemilu 2019.

Mengacu pada pemberitaan itulah, Abhan dituduh membuat keputusan yang tidak netral. Apalagi dalam sidang ajudikasi Bawaslu juga memenangkan PBB.

Dugaan sikap subjektifitas Abhan dalam meloloskan PBB semakin kuat, karena menurut Khadafi  selama ini tidak pernah ada bantahan dan klarifikasi resmi dari Bawaslu atas tudingan dan tuduhan tersebut.

Selain melampirkan bukti berupa pemberitaan di media, Khadafi mengaku memiliki saksi. Sekalipun saat ditanya siapa saksi yang dimaksud, Khadafi enggan untuk mengungkapkannya.

“Kita berharap DKPP dapat memproses seadil-adilnya atas laporan ini untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan bertartabat,” tegas Khadafi.

Sebagaimana diketahui, proses kelolosan PBB harus melewati jalan terjal dalam sidang ajudikasi di Bawaslu. PBB sempat dinyatakan tak lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta Pemilu 2019.

Baca Juga:  Timses Jokowi-Ma’ruf: Negeri Ini Bukan Hanya Ahok

Partai besutan Yusril Ihza Mahendra ini pun menggugat KPU ke Bawaslu. Lewat sidang ajudikasi, akhirnya Bawaslu meloloskan PBB dan kemudian disahkan dengan nomor urut 19.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer