AHY Sebut Demokrat tak Diuntungkan di Pilpres, Timses Prabowo: Itu Karena Dosa Jokowi

3 min read

Ketua Komisi II dari Fraksi Gerindra, Ahmad Riza Patria/Pic. Net

JAKARTA – JARRAK.ID – Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria mengatakan jika pernyataan Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahwa partainya tidak diuntungkan di Pilpres mendatang karena kesalah Presiden Jokowi.

Pasalnya kata dia, presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) 20 persen ada karena arogansi kekuasaan Joko Widodo (Jokowi).

“Yang AHY sampaikan itu benar nggak ada yang salah itu. Ini lah sebabnya Undang-undang nomor 7 tahun 2017 itu presidential threshold 20 persen, itu yang disebabkan arogansi kekuasaan Pak Jokowi yang mau menang sendiri, nggak mau memberi ruang dan kesempatan pada partai-partai lain dan calon-calon lain. Ujung masalahnya di situ,” ujar Riza saat dihubungi, Sabtu, (02/03/2019).

Akibat ambang batas pencalonan presiden, banyak partai seperti PKS, Demokrat, PAN termasuk Gerindra tidak bisa mencalonkan sendiri capres dan cawapresnya, sehingga mereka harus berkoalisi.

“Ini lah yang saya maksud akibat dari arogansi kekuasaan, ini ke depan yang harus dibenahi. Solusinya harus dikurangi presidential threshold-nya, kalau tidak ya susah lah. Kalau presidential threshold tidak dikurangi ya tidak bisa, susah,” katanya.

Riza mengaku, sekalipun Demokrat merasa tidak diuntungkan di Pilpres 2019, tetapi Demokrat akan tetap berjuang untuk memenangkan Prabowo-Sandi.

“Itu kan kami rasakan dukungan daripada Demorkat kepada Prabowo-Sandi. Jadi kami tidak meragukan dukungan dan komitmen daripada Demokrat untuk Prabowo-Sandi,” tuturnya.

Dikatakan Riza, dirinya sepakat dengan pernyataan AHY yang menyebut partai yang tidak mengusung kadernya sebagai capres-cawapres tidak dapat diuntungkan. Hal itu disebutnya sebagai efek ekor jas.

“Memang yang lebih diuntungkan itu PDIP, PKB punya cawapres (Ma’ruf Amin), Gerindra, itu lebih diuntungkan dibandingkan partai lain, itu akibat daripada efek ekor jas. Jadi itu kan sudah disampaikan berulang-berulang oleh para ahli, para pengamat,” ucapnya.

“Pemerintah harus menyiapkan undang-undang yang berpihak pada kepentingan rakyat, pada kepentingan kualitas demokrasi, yaitu apa? Tidak boleh ada presiden treshold sampai 20 persen. Presiden treshold 20 persen itu merugikan banyak pihak, itu masalahnya di situ,” imbuhnya.

Terkait Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Soekarwo yang meminta Demokrat harus fokus ke Pileg, Riza menilai antara Pilpres dan Pileg tidak dapat dipisahkan. Hal ini karena suara Pilpres lebih besar daripada suara Pileg.

“Jadi partai pasti membonceng, menunggangi, menumpang, dari suara pilpres, itu wajar. Semua partai setiap ada kampanye Pilpres itu ikut di situ berpartisipasi untuk mendapatkan nilai tambah elektoral daripada Pilpres. Jadi semua partai yang mendukung pasangan calonnya di Pilpres ikut berpartisipasi memberikan dukungan kepada Pilpres dan mengambil manfaat daripada dukungan rakyat kepada Pilpres, supaya berdampak juga pada perolehan suara partai dan suara caleg-calegnya,” ungkapnya.

Sebelumnya, AHY menilai hanya partai yang kadernya menjadi calon di Pilpres yang bisa mendapatkan keuntungan suara saat Pemilu 2019.

“Ini memang menjadi tantangan luar biasa bagi seluruh parpol kecuali parpol mempunyai kandidat capres dan cawapres dalam hal ini ada dua parpol diuntungkan ini konsekuensi logis sistem ini. Demokrat harus kerja keras meyakinkan masyarakat luas selain pilpres, ada pileg tidak kalah penting,” kata AHY di kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu, (02/03/2019).