Connect with us

Politik

AHY Mengaku Sudah Ingatkan Prabowo untuk Tunggu Hasil Resmi Penghitungan KPU

JARRAK.ID

Published

on

Direktur The Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama delapan kepala daerah saat akan melaksanakan pertemuan secara tertutup di di Museum Kepresidenan Balai Kirti, Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 15 Mei 2019 (Doc. JARRAK)

BOGOR – JARRAK.ID – Direktur The Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa dirinya sudah sejak awal meminta kepada kubu Prabowo-Sandiaga Uno, agar menunggu hasil resmi penghitungan perolehan suara Pilpres 2019 yang sedang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu, AHY mengaku jika Partai Demokrat akan menggunakan mekanisme konstitusional dalam menyikapi hasil Pemilu 2019.

“Sudah kami sampaikan sejak awal, Partai Demokrat akan menggunakan cara-cara yang konstitusional. Termasuk dalam kompetisi politik,” ujar AHY usai pertemuan bertajuk ‘Silaturahmi Bogor untuk Indonesia’ di Museum Kepresidenan Balai Kirti, Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, (15/05/2019).

AHY menjelaskan, Indonesia adalah negara hukum. Jadi apabila memang tidak puas dengan hasil Pemilu 2019, maka bisa melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai lembaga yang memang diberikan kewenangan dalam menyelesaikan dan memproses masalah sengketa Pemilu.

“Ya kami konsisten sejak awal. Jika menemukan ada kecurangan, kejanggalan maka laporkan. Kita harus adukan itu semuanya menggunakan cara-cara yang konstitusional,” kata AHY.

Sejatinya, semua pihak juga memberikan ruang kepada penyelenggara pemilu untuk melakukan proses rekapitulasi suara hingga tanggal 22 Mei 2019 mendatang.

“Mudah-mudahan proses rekapitulasi ini terbuka, akuntabel, transparan, jujur dan juga demokratis sehingga ketika nanti keluar hasilnya semuanya bisa menerima dengan baik,” kata dia.

Namun AHY enggan berkomentar saat diminta tanggapannya terkait penolakan Badan Pemenangan Nasional (BPN) untuk melakukan gugatan ke MK.

“Saya tidak mau mengomentari itu. Lebih baik ditanyakan langsung ke yang memberikan pernyataan,” ucapnya.

 

Baca Juga:  Minta Pemerintah Hapus PP Nomor 99 Tahun 2012, JARRAK: Setiap Warga Binaan Punya Hak Mendapatkan Remisi

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer