Connect with us

Daerah

Ahmad Dhani Diminta Segera Angkat Kaki dari Surabaya

JARRAK.ID

Published

on

Ahmad Dhani (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Massa yang tergabung dalam Elemen Bela NKRI meminta musisi Ahmad Dhani segera angkat kaki dari Surabaya, Jawa Timur. Hal ini diambil sebagai buntut dari penolakan massa terhadap kegiatan #2019GantiPresiden di Surabaya.

“Saya mewakili teman-teman hanya menginginkan Ahmad Dhani segera meninggalkan Kota Surabaya saat ini juga,” kata Koordinator Aksi Koalisi Elemen Bela NKRI, Ahmad Aminuddin di Hotel Elmi Surabaya, Minggu (26/08/2018) dilansir Antara.

Sebelumnya, aksi #2019GantiPresiden yang digelar di Surabaya berakhir ricuh. Kegiatan yang sejatinya akan dilakukan di Tugu Pahlawan terpaksa dibubarkan aparat kepolisian lantaran dianggap tak mengantongi ijin.

Akibat hal tersebut, sejumlah massa yang pro dan kontra terhadap gerakan tersebut terlibat saling dorong. Sebagian massa yang kontra gerakan #2019GantiPresiden juga sempat menggeruduk Hotel Elmi, tempat Ahmad Dhani menginap. Dhani dijadwalkan akan hadir di Tugu Pahlawan akhirnya terjebak di dalam hotel selama 2 jam.

Salah satu alasan Elemen Bela NKRI terus memburu Dhani, menurut Dedi Galajapo karena Dhani dianggap menciderai kesepakatan. Hal itu lantaran sebelumnya Dhani diberitakan telah meninggalkan Surabaya, namun ternyata Caleg Partai Gerindra itu masih berada di Surabaya dan belum kembali ke Jakarta.

“Lalu kemudian kami dengar ada pergerakan ke Masjid Al Falah dan ke rumah makan Primarasa. Itu yang kami anggap mencederai kesepakatan awal kita di Hotel Majapahit,” tandasnya.

Hingga saat ini Dhani diberitakan masih berada di Surabaya. Ia beralasan masih banyak agenda yang akan dilaksanakan di Surabaya dan Sidoarjo. Sehingga kata Dhani, ia baru akan kembali ke Jakarta pada hari Kamis tanggal 6 September 2019 mendatang.

Disisi lain, Sekretaris Gerakan #2019GantiPresiden Surabaya, Agus Maksum mengaku telah menaati seluruh peraturan hukum dan undang-undang sebelum akhirnya memutuskan menggelar aksi tersebut.

Baca Juga:  HIPMI: Pemerintah Harus Galakkan Ekonomi Pesantren

Ia menegaskan pihaknya telah sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, bahwa persyaratan itu pada substansialnya terdiri dari penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.

“Namun pihak aparat penegak hukum khusus polisi menyatakan bahwa aksi deklarasi #2019GantiPresiden sebagai aksi terlarang karena tidak prosedural,” tuturnya.

Menurut Agus Maksum, aparat kepolisian beralasan massa aksi #2019GantiPresiden tak dapat menunjukkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Padahal menurut Agus, surat tersebut telah berada di tangan aparat.

“Surat pemberitahuan kami tersebut sudah diterima dan sudah ada tanda tangan aparat saat surat tersebut diterima,” pungkasnya.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer