Connect with us

Politik

Ahli Sebut ‘Mustahil’ MK Diskualifikasi Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin

JARRAK.ID

Published

on

Gedung MK (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti mengatakan nyaris mustahil Mahkamah Konstitusi (MK) menerima gugatan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno untuk mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Nah yang (dalil) formil itu kan Pak Ma’ruf Amin, yang materil itu yang soal kekayaan dana kampanye yang mereka mengutip ICW juga ya. Karena dua itu yang tadi cacat formil dan materil mereka mau gunakan sebagai basis diskualifikasi, menurut saya sih berat,” kata Bivitri, di gedung Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis, (13/06/2019).

Menurut dia, jika yang dipersoalkan Prabowo-Sandi adalah status Ma’ruf Amin sebagai pengawas di bank BUMN, maka seharusnya dilaporkan ke Bawaslu, bukan dibawa ke MK.

“Saya nggak mau mendahului hakim tapi kalau seandainya saya hakim sih saya nggak akan terima. Karena apa? Satu cacat formil itu seperti dikatakan ada beberapa aspek, cacat formil tadi bahwa Pak Ma’ruf Amin tidak memberikan surat pengunduran diri itu kan dipasal 227 itu memang surat administratif,” kata Bivitri.

“Nah surat administratif seperti itu harusnya perginya ke Bawaslu bukan ke MK,” sambungnya.

Bivitri membandingkan dengan kasus caleg Gerindra yang sebelumnya telah dicoret KPU, tetapi oleh Bawaslu diminta untuk tidak dicoret karena menjabat di anak perusahaan BUMN.

Sementara itu terkait gugatan kubu Prabowo meminta MK mendiskualifikasi karena ada dugaan pelanggaran dana kampanye kubu 01, Bivitri menilai tidak tepat. Sebab menurutnya petitum mendiskualifikasi tidak ada.

“Saya kira kita juga harus proporsional untuk melihat pelanggaran dana kampanye kan nggak bisa hanya dilakukan oleh 01, tapi juga 02. Jadi saya kira diskualifikasi itu petitum yang sangat berat bahkan sebenarnya kalau kita lihat di UU nggak ada. Tapi nggak papa, silakan dicoba nanti hakim yang akan putuskan, saya kira itu lemah kasusnya,” sambungnya.

Baca Juga:  Hadapi Jokowi, Fadli Zon Tegaskan Logistik Prabowo Semakin Kuat

Ia menambahkan pelanggaran dana kampanye tidak mempunyai pengaruh terhadap diskualifikasi. Sebab diduga kedua pihak juga memiliki laporan dana kampanye yang diduga tak wajar.

“Tapi, kalau secara logika hukum, saya kira adanya pelanggaran dana kampanye tidak bisa secara langsung punya pengaruh terhadap diskualifikasi karena kalau kita bicara soal dana kampanye kan luas sekali bahkan pihak Prabowo juga ada catatan soal dana kampanye yang tidak wajar. Saya kira hakim proporsional untuk melihatnya, nggak bisa langsung dikaitkan. Dalilnya valid atau enggak dan dampaknya signifikan ada nggak. Dana kampanye menurut saya nggak signifikan,” ujarnya.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Berita Populer