Connect with us

Daerah

Agus Rahardjo Cs Mencla-Mencle, HAM Indonesia Desak Presiden Segera Lantik 5 Pimpinan KPK Terpilih

MUHAMMAD KAYYIS AR

Published

on

Aksi Demonstrasi massa dari Himpunan Aktivis Milenial (HAM) Indonesia di depan gedung KPK, Jalan Persada Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 16 September 2019 (Doc. JARRAK)

JAKARTA – JARRAK.ID – Desakan mundur dan angkat kaki kepada pimpinan KPK, Agus Rahardjo, Laode Mohammad Syarif dan Saut Situmorang semakin lantang disuarakan publik, termasuk Himpunan Aktivis Milenial (HAM) Indonesia dalam aksi demonstrasi di depan gedung KPK, Jalan Persada Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, (16/09/2019).

Pasalnya mereka geram dengan sikap tiga pimpinan KPK yang mengembalikan mandat pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo.

Koordinator Nasional Himpunan Aktivis Milenial (HAM) Indonesia, Asep Irama (Doc. JARRAK)

“Menyerahkan tanggungjawab pengelolaan KPK kepada Presiden terlihat ‘kekanak-kanakan’ dan melanggar Konstitusi,” kata Koordinator Nasional HAM Indonesia dalam orasinya dari atas mobil komando, Senin siang, (16/09/2019).

Berdasarkan kaidah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara kata Asep, menyerahkan mandat kepada Presiden Jokowi sangat tidak tepat dan cacat.

Presiden terangnya tentu tidak dalam posisi menerima mandat lembaga antirasuah. Sebab pada dasarnya, Pimpinan KPK adalah pihak yang memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk mengelola sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang.

“Pernyataan Agus Rahardjo Cs terlihat ‘baper’ dan ‘mencla-mencle‘. Jika tak mau mampu melaksanakan tugas dan tanggungnya, sebaiknya mundur jangan bikin KPK semakin menderita!” teriak Asep.

Asep menuding, sikap tidak dewasa 3 Komisoner KPK juga menandakan bahwa mereka tidak kredibel dan kompeten melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat negara.

“Penyerahan mandat KPK kepada Presiden yang dilakukan Agus Rahardjo Cs telah mengkhianati sumpah jabatan sebagai pimpinan KPK,” tegas alumnus Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta tersebut.

Minta WP KPK Dibubarkan

Massa juga meminta agar Wadah Pegawai (WP) KPK dibubarkan. Pasalnya mereka menganggap jika selama ini WP KPK sudah berubah wajah menjadi kumpulan orang-orang yang sengaja mengambil keuntungan politik dari perkara korupsi.

“WP KPK justru terlihat sebagai manuver politik ‘sakit hati’. Sejak awal, respon Pimpinan KPK menyikapi polemik Revisi UU KPK dan seleksi Capim KPK tampak tidak dewasa. Publik semakin sadar bahwa pimpinan KPK dan WP KPK arogan dan pecundang,” Asep melanjutkan.

Selain itu, Asep melihat jika selama ini WP KPK justru membuat lembaga anti rasuah tersebut semakin tidak terhormat.

“WP KPK dibubarkan atau mereka angkat kaki dari KPK, hanya itu pilihannya,” imbuh Asep.

Desak DPR Segera Sahkan Revisi UU KPK

Asep meminta agar DPR dan Pemerintah segera merampungkan pembahasan revisi UU KPK, sehingga bisa segera diundangkan.

“Agar KPK tidak sewenang-wenang. Jangan sampai KPK rusak karena ulah para oknum pengecut dan tidak tunduk pada Undang-Undang,” seru Asep.

Ia juga meminta Presiden Jokowi segera melantik lima pimpinan KPK terpilih 2019-2023 untuk menyelamatkan lembaga tersebut dari Komisioner arogan dan keras kepala.

“Pak Presiden, tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan KPK, segera lantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023,” tandas Asep.

Advertisement

Populer