Connect with us

Daerah

Agar Tak Jadi Tersangka Sampai Mati, Yusril Sepakat Soal SP3 KPK

JARRAK.ID

Published

on

Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) sebagaimana merupakan salah satu poin dalam draft revisi UU KPK dianggap sebagai jaminan kepastian hukum bagi para tersangka kasus dugaan korupsi.

“Bisa saja kan orang sudah dinyatakan tersangka tapi kemudian bukti-buktinya tidak cukup dan ini diperlukan kepastian hukum. Itu supaya jangan sampai orang itu mati bahkan dikuburkan dalam status tersangka,” ujar Yusril di kantor wakil presiden Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu (11/09/2019).

Yusril menegaskan, dalam 16 tahun perjalanan KPK, banyak hal yang perlu dikoreksi dan dievaluasi.

“Saya kira memang sudah layak dilakukan evaluasi, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu disempurnakan. Tidak ada UU yang sempurna,” kata Yusril.

Kewenangan untuk menerbitkan SP3 menjadi salah satu usulan DPR terhadap revisi UU KPK. Usulan tersebut muncul agar tersangka kasus korupsi tak menunggu proses hukum terlalu lama. Selain itu agar KPK memiliki tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu kasus dugaan korupsi.

Langkah DPR mengusulkan revisi UU KPK sebelumnya mendapat penolakan dari sejumlah pihak, mulai dari organisasi masyarakat sipil seperti ICW sampai KPK sendiri. Mereka menyoroti sejumlah poin krusial dalam rancangan UU KPK yang telah beredar.

Poin-poin pokok dalam draf perubahan ini antara lain, keberadaan dewan pengawas, aturan penyadapan, kewenangan SP3, status pegawai KPK.

Kemudian kedudukan KPK sebagai penegak hukum cabang kekuasaan eksekutif, serta posisi KPK selaku lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer