Connect with us

Berita

Ada Perbedaan Antara PKPU dan Tatib DPRD Pacitan, Soal Pencalonan?

JARRAK.ID

Published

on

Pacitan- Ini persoalan cukup rumit bagi sejumla anggota DPRD Pacitan, yang hendak maju sebagai calon bupati maupun calon wakil bupati, di Pilbup serentak 9 Desember. Pasalnya, sejumlah aturan siap menghadang mereka, agar bisa lolos sebagai calon hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Divisi Pencalonan, KPU Pacitan, Agus Susanto mengatakan, sebagaimana ketentuan PKPU 1/2020, memang ada keharusan mengundurkan diri dari jabatannya bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, serta anggota DPR, DPRD, DPD dan kepala desa. “Paling lambat lima hari sejak ditetapkan sebagai calon oleh KPU, mereka memang harus menyampaikan bukti pengunduran dirinya sebagai ASN, anggota TNI/Polri, DPR, DPRD, DPD dan kepala desa,” ujarnya, Rabu (1/7).

Sehingga, lanjut Agus, apabila sampai melampaui batas waktu seperti ditegaskan di PKPU tersebut, maka KPU bisa menganulir keputusannya terkait penetapan calon. “Jadi batas waktunya hanya lima hari sejak penetapan calon oleh KPU,” tegas Agus.

Dilihat dari interval waktu pendaftaran sampai pada penetapan calon, memang ada ketercukupan waktu bagi bakal calon dari ASN, anggota TNI/Polri, maupun anggota DPR, DPRD, DPD, dan kepala desa, untuk mengurus pengunduran diri.

Akan tetapi, merujuk informasi yang diperoleh wartawan, di Tata Tertib (Tatib) DPRD Pacitan, konon ditegaskan, bahwa sebelum mendaftar sebagai calon ke KPU, anggota DPRD harus terlebih dulu mundur dari jabatannya.

Ketentuan itu memang butuh waktu tak sebentar. Saat proses di bupati, paling cepat butuh waktu selama tujuh hari. Kemudian di gubernur, butuh proses paling cepat selama 14 hari. Praktis, untuk mendapatkan surat keputusan mundur sebagai anggota DPRD, diperlukan waktu paling cepat selama 21 hari.

Terkait persoalan tersebut, wartawan masih kesulitan mencari sumber berita dilingkungan DPRD Pacitan. Salah seorang pimpinan DPRD Pacitan, saat dikonfirmasi pewarta, menegaskan tidak berkenan memberikan keterangan pers. Sebab dinilainya sangat sensitif.

Sementara sekedar informasi, bahwa tahapan penguman pendaftaran calon bupati dan wakil bupati, akan dilaksanakan mulai tanggal 28 Agustus hingga 3 September, atau selama tujuh hari kalender.

Tahapan pendaftaran dimulai sejak 4-6 September. “Kemudian tahapan penetapan calon pada 23 September. Sehingga, calon yang berasal dari ASN, anggota TNI/Polri, DPR, DPRD, DPD maupun kepala desa, paling lambat tanggal 27 September, harus sudah menyerahkan surat keputusan pengunduran diri,” pungkas Agus. (yun).

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer