Connect with us

Politik

76 Persen Publik Minta Presiden Jokowi Segera Terbuka Perppu KPK, Ini Kata Istana

JARRAK.ID

Published

on

Presiden Joko Widodo (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP), Ifhdal Kasim mengatakan bahwa pemerintah mempertimbangkan masukan publik soal permintaan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu KPK.

Sebelumnya, dalam hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia bahwa 76,3 persen publik yang mengetahui revisi UU KPK mendukung Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu KPK.

“Presiden masih mempertimbangkan semua masukan,” kata Ifdhal, Minggu, (06/10/2019).

Apalagi kata dia, UU KPK yang sudah disahkan DPR belum diteken Presiden Jokowi.

“Masih menunggu jawaban DPR terkait redaksi undang-undang,” katanya.

Hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia sebelumnya menunjukkan 76,3 persen publik yang mengetahui revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) mendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan perpu.

“Lebih dari tiga per empat publik yang tahu, setuju presdien mengeluarkan Perpu KPK,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan di Hotel Erian, Jakarta, hari ini.

Selain itu, sebanyak 70,9 persen yang mengetahui RUU KPK menyatakan bahwa revisi tersebut melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Hanya 18 persen yang meyakini sebaliknya.

Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 itu disahkan pada 17 September 2019. Hingga kini, Presiden Jokowi belum menandatangani UU karena ada salah ketik. Belakangan diketahui kesalahan ketika terjadi pada syarat minimal usia calon pimpinan KPK yang tertera dalam revisi UU KPK.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer