Connect with us

Berita

Wali Kota Palembang Diduga Melanggar Maklumat Kapolri Aktivis Melaporkan Ke Polrestabes Palembang

JARRAK.ID

Published

on

Palembang,Sumsel, Jarrak.id- Masyarakat Kota Palembang di gemparkan dengan pemberitaan di beberapa media sosial yang menyatakan adanya dugaan Walikota Palembang H. Harnojoyo telah melaksanakan open house dan pesta perayaan hari raya Idul Fitri 1441 H dengan turut hadir dalam acara tersebut jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. Acara berlangsung di kediaman pribadi Walikota Jalan Alamsyah Mangku Negara Musi 2 Palembang, Minggu (24/05/2020) Kemarin.

Hal tersebut sontak menjadi bahan pembicaraaan di kalangan sejumlah aktivis. Bahkan bukan itu saja, pemberitaan tersebut juga menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat di Kota Palembang. Kenapa ketika di saat masyarakat diminta untuk mematuhi peraturan terkait dengan pencegahan pandemi Covid-19, malah Wali Kota Palembang sendiri yang menggelar acara halal bi halal.

Menyikapi hal tersebut, maka sejumlah aktivis yang tergabung di Lintas Aktivis Antar Generasi Indonesia (LAAGI) angkat bicara dan melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang karena dianggap telah melanggar Maklumat Kapolri dan ketetapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018.

Dikatakan Ketua Umum LAAGI, Sukma Hidayat, pihaknya telah melaporkan kejadian tersebut melalui Petisi Aktivis yang dilayangkan atas dugaan pelanggaran terhadap Maklumat Kapolri dilakukan oleh Walikota Palembang Nomor: Mak/2/III/2020, tertanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) bahkan melanggar ketetapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan.

                     Potongan Isi Petisi Aktivis Lintas Aktivis Generasi Indonesia 

Sukma Hidayat didamping oleh tim advokasi LAAGI yakni M. Ibrahim Adha, SH., MH., CIL., ECIH., dan rekan, menyampaikan isi pertisi aktivis yang intinya meminta dengan hormat kepada pemerintah pusat dan Polisi Republik Indonesia (Polri) untuk menindak tegas terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh H.Harnojoyo selaku Wali Kota Palembang karena dianggap melanggar titah Kapolri.

Penyerahan berkas Petisi Aktivis Ke Polrestabes Palembang

“Tadi bersama rekan aktivis hadir di Polrestabes Palembang guna menyerahkan berkas petisi aktivis dan bukti-bukti laman berita yang memuat tentang acara tersebut dan diterima bagian umum, lalu melapor di SPKT Polrestabes, diarahkan pada bagian Pidsus terkait melanggar maklumat Kapolri,” kata Sukma, Selasa (26/05/2020).

Kemudian, lanjutnya, dari pidana khusus (Pidsus) dipelajari karena telah melanggar KUHP pasal 212, 216, dan 218 yang dibilang kurang tepat. Sementara statement Kapolri melalui Kabid Humas Irjen Iqbal tertanggal 24 Maret 2020 lalu telah jelas dan tegas bahwa setiap pelanggaran maklumat Kapolri akan dikenakan Sanksi.

“Padahal sudah jelas bahwa di dalam Maklumat Kapolri pada pasal 212 KUHP, pasal 216 KUHP dan pasal 218 KUHP dengan barang siapa yang melanggar akan dikenakan ancaman hukuman satu eahun empat bulan kurungan penjara. Selain itu, bisa dijerat pula dengan pelanggaran Undang-undang nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan dengan ancaman dipidana paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100 Juta,” beber Sukma.

“Atas dasar itulah, kami mempertanyakannya, mestinya dari pihak Polrestabes harus tegas terhadap Maklumat Kaporli dan ketetapan perundang-undangan. Kita tidak berhenti di Polrestabes saja, tetapi akan tembuskan pula petisi aktivis ini ke Polda Sumsel, Mabes Polri, Mendagri, Ombudsman Pusat, bahkan Presiden termaksud pula DPRD Kota Palembang,” tegasnya menambahkan.

Sambung Sukma, pihaknya akan terus mengawal atas adanya dugaan pelangaraan Maklumat Kapolri tersebut, sehingga jangan sampai hanya berlaku kepada masyarakat kecil saja, tapi hukum haruslah bersifar universal, berlaku bagi siapapun. “Kami berharap dan menunggu Kapolrestabes mengambil tindakan tegas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga mengharapkan kepada rekan-rekan aktivis jangan diam saja atas hal ini karena masyarakat butuh kita untuk berjuang menegakkan keadilan. Sebagaimana yang dimuat dalam butir Pancasila ke lima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Dan perlu di ingat bukan para awak media kami melakukan ini tidak ada kaitanya dengan politik maupun kepentingan pribadi. Kami melakukannya sebagai bentuk apreasi kami terhadap pemerintah ” ungkap dia.

Disisi lain dilansir dari sejumlah media online, saat dikonfirmasi kegiatan tersebut, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Palembang, Adrianus Amri mengaku, tidak ada kegiatan open house di kediaman dinas Walikota maupun kediaman pribadi Walikota. “Usai sholat Ied keluarga memang ada tamu datang dan rata-rata keluarga yang datang. Tidak ada agenda open house untuk masyarakat umum,” ungkapnya.

Amri menjelaskan, Walikota sempat mengikuti agenda zoom meeting dengan Gubernur terkait halal bi halal, kebetulan Walikota lagi ada di kediaman pribadinya di Musi 2 Palembang.

Diakuinya, memang ada beberapa pejabat yang mendampingi Walikota zoom meeting dengan gubernur. “Ada beberapa pejabat yang mendampingi, tapi tidak banyak. Selama kegiatan sudah disiapkan tempat cuci tangan,” tutupnya. (Red/Danu/Jarrak)

Editor : Utu

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer