Connect with us

Bisnis

16 Orang Meninggal Dunia, Freeport Dianggap Melanggar UU SJSN

JARRAK.ID

Published

on

JAKARTA-JARRAK.ID- PT Freeport Indonesia menonaktifkan sebagian anggota pekerjanya dari program kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kebijakan ini berlaku untuk pekerja yang dirumahkan oleh perusahaan PT Freeport asal Amerika Serikat.  Hal ini disampaikan Lokataru Foundations, lembaga advokasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan menyebut itu sebagai keputusan yang sepihak.

Menurut Nurkholis Hidayat, Advokat Lokataru, belum ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang secara resmi disepakati antara pekerja dan pihak manajemen perusahaan. Artinya PHK tersebut hanya sepihak.

“Jadi, kami melihat, manajemen Freeport Indonesia tak capable (mampu) untuk mengatasi masalah ketanakerjaan ini. Jadi, indikasi kejahatan perusahaan untuk menghancurkan pekerja,” ujarnya pada Minggu, (11/3/2018).

Menurut penjelasan yang diterima, sekalipun ada kesepakatan antara pekerja dengan manajemen perusahaan untuk melakukan PHK, seharusnya jaminan kesehatan masih diberikan kepada pekerja hingga enam bulan setelah PHK disepakati.

Hal ini merujuk pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial  Nasional (SJSN).

“Artinya, perusahaan telah melanggar hukum ini,” tegas Nurkholis.

Sejauh ini, perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangannya di Grasberg, Kabupaten Mimika, Papua itu, tak pernah ada penjelasan mengenai penonaktifan kepesertaan BPJS kesehatan pekerjanya.

Menurut Norkhalis, dari pihak BPJS kesehatan, penonaktifan pekerja dilakukan oleh pihak Freeport. Sampai saat ini pihak BPJS menunggu pernyataan resmi dari Freeport bahwa para pekerja itu benar-benar diPHK.

“Ada 16 orang pekerja yang meninggal dunia karena kepesertaan BPJS Kesehatannya dihentikan. Seharusnya mereka masih terdaftar aktif di BPJS Kesehatan Karena belum diberhentikan secara resmi,” jelas Nurkholis.

Menurut penilaian Nurkholis, kasus ini merupakan buah dari kasus perseteruan pemerintah dengan manajemen perusahaan yang dipicu oleh perubahan izin operasi, ekspor, hingga divestasi saham Freeport ke tangan pemerintah.

Selain itu, untuk jaminan kesehatan, UU SJSN mengamanatkan pemerintah untuk ‘menalangi’ pembayaran iuran kepesertaan atas pekerja yang masih terlibat kasus perselisihan hubungan industrial.

“Bila setelah enam bulan belum memproleh pekerjaan dan tidak mampu, iurannya dibayarkan oleh pemerintah,” pungkasnya.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer